KEMENDAGRI TEGASKAN PENGUATAN PENGAWASAN UNTUK MENDORONG KINERJA DAN KONTRIBUSI BUMD YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
Berita

KEMENDAGRI TEGASKAN PENGUATAN PENGAWASAN UNTUK MENDORONG KINERJA DAN KONTRIBUSI BUMD YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Selasa, 14 April 2026 Admin BBPK Jogja

Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN III) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Pembukaan Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMD Angkatan II dan III Tahun Anggaran 2026. Pelatihan ini dilaksanakan secara klasikal pada tanggal 14 hingga 18 April 2026 dan diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari lingkungan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Kepala BBPKA-PDN III M. Weli Septiya Putra menyampaikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan entitas strategis yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga pengelolaan keuangannya harus diawasi secara ketat. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan penggunaan dana, pengelolaan aset, serta hasil usaha BUMD dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Lebih lanjut diungkapkan bahwa kinerja BUMD saat ini masih belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai permasalahan masih dihadapi, antara lain rendahnya efisiensi operasional, belum optimalnya pengendalian pada sektor jasa air, kelemahan dalam perencanaan dan kelembagaan, keterbatasan kompetensi SDM, serta belum maksimalnya peran pengawasan internal dan koordinasi antar organ BUMD. Sebagai upaya penguatan tata kelola, pelatihan ini juga memperkenalkan berbagai instrumen pengawasan, seperti pedoman penilaian Good Corporate Governance (GCG), penilaian kapabilitas Satuan Pengawasan Internal (SPI), maturitas manajemen risiko, serta pedoman kinerja BUMD dan aplikasi pendukung lainnya. Instrumen tersebut diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan BUMD secara berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memperkuat peran pengawasan sebagai instrumen pencegahan, perbaikan sistem, serta penjaga akuntabilitas publik. Dengan demikian, tata kelola BUMD di daerah dapat semakin transparan, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Tim Media dan Publikasi

BBPK Jogja

Website          : bbpkgjogja.kemendagri.go.id

IG                    : @bbpkjogja

Youtube         : BBPK Jogja Official

Galeri Gambar

Gallery 1
1 / 3

Tags:

Bagikan Artikel:

Artikel Terkait

LATSAR CPNS DIMULAI, SEMANGAT PENGABDIAN DITANAMKAN SEJAK  AWAL
Berita
4 Mei 2026

LATSAR CPNS DIMULAI, SEMANGAT PENGABDIAN DITANAMKAN SEJAK AWAL

Kementerian Dalam Negeri melalui Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN III) Balai Besar Pengembangan...

Baca Selengkapnya
KEMENDAGRI BUKA LATSAR CPNS GOLONGAN II, SIAPKAN ASN PROFESIONAL DAN ADAPTIF DI ERA DIGITAL
Berita
28 Apr 2026

KEMENDAGRI BUKA LATSAR CPNS GOLONGAN II, SIAPKAN ASN PROFESIONAL DAN ADAPTIF DI ERA DIGITAL

Kementerian Dalam Negeri melalui Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III resmi membuka Pelatihan Dasar (Latsar)...

Baca Selengkapnya
PASTIKAN STANDAR KOMPETENSI ASN, KEMENDAGRI GELAR SERTIFIKASI  BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KOTA  PROBOLINGGO
Berita
22 Apr 2026

PASTIKAN STANDAR KOMPETENSI ASN, KEMENDAGRI GELAR SERTIFIKASI BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KOTA PROBOLINGGO

Kementerian Dalam Negeri melalui Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (BBPKA-PDN III) resmi membuka Sertifikasi...

Baca Selengkapnya

BBPK Jogja

Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III

Kontak

Telp: (0274) 513632, 564249

Fax: (0274) 563038

Ikuti Kami

© 2026 BBPK Jogja. All rights reserved.