KEMENDAGRI TUTUP PELATIHAN PPUPD AHLI PERTAMA, PERKUAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Berita

KEMENDAGRI TUTUP PELATIHAN PPUPD AHLI PERTAMA, PERKUAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Minggu, 8 Maret 2026 Admin BBPK Jogja

Yogyakarta, 7 Maret 2026 – Kementerian Dalam Negeri melalui Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (BBPKA-PDN III) secara resmi menutup Pelatihan Penjenjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama bagi Purna Praja IPDN Angkatan I Tahun 2026.

Kepala BBPKA-PDN III, yang diwakili oleh  Ketua Tim Sinkronisasi Manajemen dan Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian pelatihan dengan penuh komitmen, baik pada tahap pembelajaran nonklasikal maupun klasikal. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para widyaiswara, narasumber, serta panitia penyelenggara yang telah memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan secara baik dan berkualitas.

Menurutnya, pelatihan penjenjangan PPUPD tidak sekadar menjadi bagian dari proses administratif dalam pengembangan karier jabatan fungsional, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di tengah dinamika pemerintahan daerah yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut mampu menjalankan urusan pemerintahan secara efektif sekaligus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan internal memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

PPUPD diharapkan mampu menjadi bagian dari sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah melalui rekomendasi yang konstruktif, analisis yang komprehensif, serta pendekatan pengawasan yang berbasis risiko dan berorientasi pada perbaikan sistem.

Melalui pelatihan ini, para peserta memperoleh penguatan kompetensi terkait kerangka regulasi pemerintahan daerah, metodologi pengawasan, serta analisis kebijakan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan kerja masing-masing.

 

Tim Media dan Publikasi

BBPK Jogja

Website  : bbpkgjogja.kemendagri.go.id

IG          : @bbpkjogja

Youtube : BBPK Jogja Official

Galeri Gambar

Gallery 1
1 / 3

Tags:

Bagikan Artikel:

Artikel Terkait

LATSAR CPNS DIMULAI, SEMANGAT PENGABDIAN DITANAMKAN SEJAK  AWAL
Berita
4 Mei 2026

LATSAR CPNS DIMULAI, SEMANGAT PENGABDIAN DITANAMKAN SEJAK AWAL

Kementerian Dalam Negeri melalui Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN III) Balai Besar Pengembangan...

Baca Selengkapnya
KEMENDAGRI BUKA LATSAR CPNS GOLONGAN II, SIAPKAN ASN PROFESIONAL DAN ADAPTIF DI ERA DIGITAL
Berita
28 Apr 2026

KEMENDAGRI BUKA LATSAR CPNS GOLONGAN II, SIAPKAN ASN PROFESIONAL DAN ADAPTIF DI ERA DIGITAL

Kementerian Dalam Negeri melalui Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III resmi membuka Pelatihan Dasar (Latsar)...

Baca Selengkapnya
PASTIKAN STANDAR KOMPETENSI ASN, KEMENDAGRI GELAR SERTIFIKASI  BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KOTA  PROBOLINGGO
Berita
22 Apr 2026

PASTIKAN STANDAR KOMPETENSI ASN, KEMENDAGRI GELAR SERTIFIKASI BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KOTA PROBOLINGGO

Kementerian Dalam Negeri melalui Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (BBPKA-PDN III) resmi membuka Sertifikasi...

Baca Selengkapnya

BBPK Jogja

Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III

Kontak

Telp: (0274) 513632, 564249

Fax: (0274) 563038

Ikuti Kami

© 2026 BBPK Jogja. All rights reserved.